Bechannel – Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, TEDI ZADMIKO, S.K.M., S.H., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (1/12). Kegiatan nasional ini mengangkat tema “Sinergi Penguatan Digitalisasi Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi Belanja dan Peningkatan Layanan Publik.”
Rakorpusda diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PAN-RB, Kementerian Sekretariat Negara, dan Bappenas.
Acara dihadiri para Sekretaris Daerah se-Indonesia sebagai ujung tombak implementasi percepatan digitalisasi di daerah.
Pada Panel Diskusi I bertajuk Tindak Lanjut Arahan Rakornas TP2DD 2025, sejumlah kementerian dan lembaga memaparkan arah kebijakan percepatan digitalisasi keuangan daerah. Narasumber meliputi:
•Kemenkeu melalui Direktur Sistem Perimbangan Keuangan mengenai percepatan realisasi APBD dan efisiensi belanja daerah.
•Kapusdatin Kemendagri mengenai penguatan SIPD dalam penatausahaan APBD dan konsolidasi data fiskal.
•Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri memaparkan roadmap ETPD dan penguatan modul pendapatan.
•DKSP Bank Indonesia menjelaskan percepatan digitalisasi kanal pembayaran non-tunai pemerintah daerah.
•Asian Development Bank (ADB) memberikan best practice terkait fiscal cadaster, pengelolaan aset, dan layanan publik berbasis teknologi.
Pada Panel Diskusi II sejumlah daerah unggulan memaparkan inovasi terbaik dalam ajang Championships 2025, meliputi:
•Pemprov Jawa Timur: inovasi PKB dan optimalisasi pendapatan daerah.
•Pemkot Yogyakarta: penguatan penatausahaan jaringan dan tata kelola keuangan digital.
•Pemprov Jawa Barat: sistem monitoring pendapatan real-time.
•Bank BJB: peran sebagai aggregator pendapatan daerah.
•Telkom Indonesia: penguatan infrastruktur digital dan ekosistem layanan daerah.
Sekda Pesisir Barat TEDI ZADMIKO, S.K.M., S.H., M.M., menegaskan bahwa Rakorpusda 2025 memberikan arah yang sangat jelas bagi daerah dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada sektor keuangan dan pelayanan publik.
Menurutnya, sejumlah poin menjadi fokus penting bagi pemerintah daerah, yaitu:
•percepatan digitalisasi belanja dan pendapatan daerah,
•integrasi sistem daerah dengan platform nasional seperti SIPD,
•optimalisasi pemanfaatan kanal pembayaran digital,
•serta peningkatan kapasitas SDM pengelola sistem digital.
Ia menyampaikan bahwa Pesisir Barat berkomitmen memperkuat implementasi transaksi non-tunai serta mengoptimalkan pendapatan daerah melalui digitalisasi, disertai peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi harus dilakukan cepat, terukur, dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya dalam laporan kegiatan.
Rakorpusda Digitalisasi Daerah 2025 kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang makin efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah pusat berharap percepatan digitalisasi dapat:
•memperbaiki efektivitas belanja daerah,
•meningkatkan pendapatan melalui kanal digital,
•memperluas transaksi non-tunai seperti QRIS,
•serta meningkatkan layanan publik yang modern dan transparan.
Rakorpusda menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh daerah bergerak serempak menuju transformasi digital yang berkelanjutan.
