Bechannel– Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi menampung berbagai aspirasi dari para guru yang berasal dari Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar).
Aspirasi tersebut, diambil dari giat Sarasehan Pendampingan Program Merdeka Belajar, di hotel Emersia, Senin (16/10/2023).
Kabid di Dinas Pendidikan (Disdik) Pesibar, Erik Putra mengatakan, Pesibar masuk pada wilayah 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
“Pesibar masuk dalam 3T. Selain Pulau Pisang ada Way Haru yang harus menjadi perhatian pemerintah,”ujarnya.
Mengapa demikian jelasnya, karena para guru yang hendak mengajak di daerah tersebut terkadang harus menempuh 2 hingga 3 jam perjalanan.
“Belum lagi kalau kondisj jalan becek karena musim hujan, itu lebih lama lagi perjalanannya,” kata dia..
Baca juga Realisasi Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung di 2023 Capai 77 Persen
Selain itu, Erik pun meminta agar kurukulum yang diajarkan ke sisiwa ini tidak berganti terus.
“Karena buku yang kemarin belum selesai kita pelajari, tapi kalau nanti kurikulumnya ganti lagi seiring pergantian pemimpin. Maka ini menjadi kesulitan juga bagi para guru-guru,” ungkapnya.
Kemudian, salah satu guru yang hadir dalam acara Sarasehat tersebut juga menyampaikan bahwa 20 persen anggaran pendidikan harus tepat sasaran.
“Jika tidak dipersiapakan dengan matang maka tidak bisa meneruskan pendidikan. Bagaimana bisa mengakses platfom digital kalau masih ada blanck spot,” ucapnya.
Baca juga Meski Terbakar, DLH Akui TPA Bakung Tetap Dilirik Investor
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi M kadafi menyampaikan, masih banyak blank sport terutama di Pesibar, terlebih lagi perjalananya yang masih cukup sulit.
Terutama kalau musim ujan ini parahnya minta ampun. Selain sarana prasarana, siswa baru setiap tahunnya juga meningkat.
“4 persen peningkat siswa baru. Jika tidak diraba maka banyak anak bangsa yang tidak mendapat akses pendidikan,” kata dia.
Jika demikian, maka akan banyak putra purti yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
Oleh karena itu, ia pun sempat meminta pada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk dibuatkan skemanya mengatasi hal tersebut.
“Saya sampaikan ke mas menteri akan banyak anak beprestasi yang tidak melanjutkan pendidikan, sehingga dibuatkan skema. Ini menjadi kebijakan KIP dimana Rp950.000 per bulan,” ungkap Kadafi.
