Ada dua hal yang menjadi perhatiaan dalam menentukan nasib honorer. Pertama Menpan RB menyebutkan tidak akan ada PHK massal atau pemberhentian secara total tenaga honorer dan kedua tidak menambah beban anggaran pemerintah untuk mengangkat honorer.
“Saya belum bisa umumkan dalam kesempatan ini. Cuma, kita siapkan opsi terbaik, guidingnya tak akan ada PHK massal dan yang kedua tidak ada penambahan anggaran,” ujar Azwar Anas.
Baca Juga 5 Fakta Irjen Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba
Azwar menyebutkan selama ini, ada tiga opsi yang mulai dikaji pemerintah
1. Mengangkat Seluruh Pegawai Honorer
Opsi pertama ini dinilai sangat membebani keuangan negera sehingga kemungkinan besar tidak dilakukan jelas Azwar.
Baca Juga Sosok Teddy Minahasa, Polisi Terkaya yang Ditangkap Karena Narkoba, Berikut Profilnya
2. PHK Massal
Opsi memberhentikan semua pegawai honorer ini sempat membuat polemik dan penolakan khususnya bagi pegawai honorer. Opsi ini juga kemungkinan tidak akan dilakukan, pasalnya selain memicu kejadian PHK massal, opsi ini dikhawatirkan mengganggu sektor pelayanan publik.
3. Pengangkatan Honorer Menjadi ASN Sesuai Prioritas
Sejak tahun 2022 opsi ini sudah berjalan, dimana sektor pendidikan dan kesehatan
diangkat menjadi ASN dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (Hendri Yansah)
