Bechannel – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung meraih kepercayaan dari publik dalam menekan angka korupsi lebih baik dari dua kota besar seperti Surabaya dan Magelang.
Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung, Robby Suliska Sobri menyampaikan, KPK menyebut Pemkot Bandar Lampung mendapatkan indeks Monitoring Center For Prevention (MCP) sebesar 96.77 atau urutan 13 di atas Surabaya dan Magelang.
Robby menjelaskan, pihaknya telah melakukan monitoring terhadap pemerintah daerah dan kota, dalam pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, serta pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendapatkan pelaporan atas upaya terjadinya tindak korupsi di semua OPD yang berada dilingkungan Pemkot, Selasa, 11 April 2023.
Baca Juga Dishub Siapkan Rekayasa Jalur Jika Terjadi Kepadatan Saat Mudik Lebaran
“Yang mendapatkan perhatian khusus dari KPK untuk melihat apakah pemerintah itu telah bersih dari korupsi antara lain, melakukan pemetaan potensi rawan korupsi, dan identifikasi pencegahan pada kantor pemerintahan, mendorong komitmen kepala daerah beserta pejabat serta ASN termasuk unsur legislatif, stakeholder, dalam upaya pencegahan korupsi, mendorong pemerintah daerah untuk tranformasi nilai dan praktik pencegahan korupsi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, konsisten dalam mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi,” kata Robby.
“Intervensi MCP yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah melingkupi seluruh aspek, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah,” lanjut Robby.
Di tahun 2022, Kota Bandar Lampung mendapatkan peningkatan indeks dari MCP sebesar 5,98, yakni di tahun 2021 sebesar 90,29 menjadi 96,27 di tahun 2022.
Baca Juga Simak Aturan Penyeberangan Pelabuhan Merak dan Ciwandan saat Mudik Lebaran 2023
“Sedangkan indeks MCP Kota Bandarlampung dari tahun 2021 hingga 2022 ada peningkatan untuk tahun 2021 indeksnya 90,29 sementara 2022 indeksnya 96,27, yang akhirnya Kota Bandarlampung mendapatkan urutan ke 13 untuk se-provinsi di Indonesia,” tutup Robby.
