Bechannel – Seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat diwajibkan memperdengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB melalui pengeras suara yang ada Lingkungan Pemkab Pesisir Barat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap Tanah Air serta memperkokoh ideologi Pancasila di lingkungan pemerintahan.
Kewajiban tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat dan akan segera diterapkan. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, didampingi oleh Penjabat Sekda, Tedi Zadmiko, pada Senin (10/03/25) di ruang rapat Bupati. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala OPD, Kabag, dan Camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN). “Kami ingin memastikan bahwa seluruh ASN di Pesisir Barat memiliki semangat kebangsaan yang tinggi dan selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugasnya,” ujar Dedi Irawan.
Sejumlah Warga Kali Balau Kencana Ucapkan Rasa Syukur Atas Bantuan Pemkot
Sementara itu, Pj. Sekda Tedi Zadmiko menambahkan bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan disiplin. “Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya membangun karakter ASN yang memiliki loyalitas terhadap negara. Semua OPD harus patuh dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh,” kata Tedi Zadmiko.
Selain kebijakan tersebut, rapat koordinasi ini juga menghasilkan berbagai keputusan penting lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satunya adalah penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati, serta penataan APBD yang lebih efektif dan efisien.
Dalam sektor pelayanan publik, Dinas PMPTSP diminta untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama di Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diinstruksikan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan. Evaluasi kinerja OPD juga akan dilakukan setiap tiga bulan melalui laporan tertulis sesuai instruksi Bupati.
Salah satu fokus utama Pemkab Pesisir Barat adalah peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup peningkatan layanan kepada masyarakat serta menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Ombudsman. Untuk mendukung digitalisasi pemerintahan, Dinas PMPTSP ditugaskan mewujudkan transformasi digital dalam pelayanan publik.
Ketua TP PKK Provinsi Lampung Lantik Dian Hardianti sebagai Ketua TP PKK Pesisir Barat
Di sektor infrastruktur, Dinas PUPR dan Bappelitbangda diminta berkoordinasi dalam penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mendapat tugas untuk menyusun grand desain olahraga di Kabupaten Pesisir Barat.
Selain itu, Dinas Perhubungan diminta menyusun laporan terkait akses transportasi, baik untuk sekolah, masyarakat umum, maupun terminal. Dinas PRKP pun diberikan tanggung jawab untuk melakukan pendataan aset tanah pemerintah serta menerbitkan sertifikat bagi yang belum memiliki legalitas resmi.
Dengan berbagai kebijakan ini, Bupati Dedi Irawan berharap seluruh OPD dapat bekerja lebih maksimal dan bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Kami ingin setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat. Maka, semua OPD harus bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Warga Apresiasi Kerja Cepat Pemkot Bandar Lampung Dalam Penanganan Banjir
Pj. Sekda Tedi Zadmiko menambahkan bahwa koordinasi dan komunikasi antarinstansi harus diperkuat. “Tidak ada lagi ego sektoral. Semua kebijakan harus berjalan beriringan agar program-program yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.
